Departemen Pendidikan Akan Evaluasi Kebijakan Pendidikan Nasional

Jum'at, 20 Februari 2009 | 14:24 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Dodi Nandika menyatakan departemen pendidikan akan mengevaluasi kebijakan pendidikan mulai 2005 hingga 2008.

Evaluasi nasional itu, kata Dodi, akan dihadiri lebih dari 770 peserta, terdiri dari pengambil kebijakan pendidikan seperti Komisi Pendidikan DPR, kepala dinas pendidikan provinsi, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota seluruh Indonesia, rektor perguruan tinggi negeri.

Diundang pula koordinator perguruan tinggi swasta, direktur politeknik/pendidikan tinggi, kepala unit pelaksana teknis Depdiknas, Badan Standar Nasional Pendidikan, Badan Akreditasi Pendidikan, Atase pendidikan dan kebudayaan di luar negeri, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, serta Persatuan Guru Republik Indonesia.

"Daerah diminta melaporkan capaian masing-masing. Hasil evaluasi akan digunakan dalam penetapan program pendidikan 2010," kata Dodi.

Peserta rembik, ia menjelaskan, akan dibagi dalam delapan komisi dengan topic bahasan yang berbeda-beda yaitu Wajib belajar, pendidikan dasar gratis dan standar pelayanan minimal; Peningkatan layanan pendidikan menengah; Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing internasional; Peningkatan mutu dan pemerataan pendidik non formal dan informal, peningkatan layanan pendidikan nonformal dan informal; Peningkatan mutu pengendalian internal; Penguatan tata kelola; dan Pemantapan naskah renana strategis Depdiknas 2010-2014.

Rembuk, lanjut Dodi, juga akan mengundang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam sesi khusus Good Governance dalam pengelolaan keuangan negara.

http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2009/02/20/brk,20090220-161175,id.html